Fakta-fakta baru mengenai pembebasan Irian Barat

Konflik Papua Barat adalah konflik dua tahun yang dilancarkan Indonesia untuk
menggabungkan wilayah West New Guinea. Pada tanggal 19 Desember 1961,
Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di
Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala.
Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini
adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi
militer untuk
menggabungkan Papua Barat dengan Indonesia.

1. Latar belakang

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945,
Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat
Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu
masih menjadi salah satu salah satu provinsi Kerajaan Belanda,
sama dengan daerah-daerah lainnya. Pemerintah Belanda kemudian
memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka
selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia
menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara
Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa
pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja
Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai
keputusan mengenai Papua Barat, namun setuju bahwa hal ini akan
dibicarakan kembali dalam jangka waktu satu tahun.

Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua Barat memiliki hak
merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim
Papua Barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah
Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak.
Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua Barat, Belanda
mempercepat program pendidikan di Papua Barat untuk persiapan
kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut
yang
berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada
1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu
yang berada di Pulau Halmahera, dengan gubernur pertamanya, Zainal
Abidin Syah.

Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan
emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960,
Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan
Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika,
namun tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga. Karena usaha
pendidikan Belanda, pada tahun 1959 Papua memiliki perawat, dokter
gigi, arsitek, teknisi telepon, teknisi radio, teknisi listrik, polisi,
pegawai kehutanan, dan pegawai meteorologi. Kemajuan ini dilaporkan
kepada PBB dari tahun 1950 sampai 1961. Selain itu juga didakan
berbagai pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat Papua dalam
pemerintahan, mulai dari tanggal 9 Januari 1961 di 15 distrik. Hasilnya
adalah 26 wakil, 16 di antaranya dipilih, 23 orang Papua, dan 1 wanita.
Dewan Papua ini dilantik oleh gubernur Platteel pada tanggal 1 April
1961, dan mulai menjabat pada 5 April 1961. Pelantikan ini dihadiri
oleh wakil-wakil dari Australia, Britania Raya, Perancis, Belanda, dan
Selandia Baru. Amerika Serikat diundang tapi menolak.

Dewan Papua bertemu pada tanggal 19 Oktober 1961 untuk memilih sebuah
komisi nasional untuk kemerdekaan, bendera Papua, lambang negara, lagu
kebangsaan ("Hai Tanahkoe Papua"), dan nama Papua. Pada tanggal
31 Oktober 1961, bendera Papua dikibarkan untuk pertama kali dan
manifesto kemerdekaan diserahkan kepada gubernur Platteel. Belanda
mengakui bendera dan lagu kebangsaan Papua pada tanggal 18 November
1961, dan peraturan-peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember
1961.

Pada 19 Desember 1961, Soekarno menanggapi pembentukan Dewan Papua ini
dengan menyatakan Trikora di Yogyakarta, yang isinya adalah:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial
Belanda.

2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan
dan kesatuan tanah air bangsa.

2. Persiapan

2. 1. Militer

Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang
terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba
meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan
Desember
1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya
berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni
Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran
jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia
memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan.

Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua Barat ke Indonesia
karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini
akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh
kulit coklat". Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge
Bundy mulai
mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada
Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy
akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan
kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis
Soviet bila tidak mendapat dukungan AS.

Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer, antara lain 41
Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat),
30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru
sergap MiG-19 dan 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21. Dari jenis
pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin
Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TL-16 yang
dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali (rudal) air to surface
jenis AS-1 Kennel. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26
pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat
jenis AN12B Antonov buatan
Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan
Amerika Serikat.

2. 2. Diplomasi

Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan,
Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania
Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan
kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. [1]
Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961,
Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika
Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status
Papua Barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Papua
Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu dua
tahun.

3. Konflik bersenjata

Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto
sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk
merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer
untuk menggabungkan Papua Barat dengan Indonesia. Belanda
mengirimkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman ke Papua Barat. Angkatan Laut Belanda
(Koninklijke Marine) menjadi tulang punggung pertahanan di
perairan Papua Barat, dan sampai tahun 1950,
unsur-unsur pertahanan Papua Barat terdiri dari:


* Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan
Belanda)

* Korps Mariniers

* Marine Luchtvaartdienst [1]


Keadaan ini berubah sejak tahun 1958, dimana kekuatan militer Belanda terus bertambah dengan kesatuan dari
Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat Belanda) dan
Marine Luchtvaartdienst. Selain itu, batalyon infantri 6 Angkatan Darat
merupakan bagian dari Resimen Infantri Oranje Gelderland yang
terdiri dari 3 Batalyon yang ditempatkan di Sorong, Fakfak, dan
Merauke.

3. 1. Operasi-operasi Indonesia

Sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan
ke Papua Barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, namun misi itu
dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam
operasi bangunan.

Hampir semua kekuatan yang dilibatkan dalam Operasi Trikora sama
sekali belum siap, bahkan semua kekuatan udara masih tetap di Pulau
Jawa. Walaupun begitu, Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan
sukarelawan, dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut
pasukannya menuju pantai Papua Barat, dan juga meminta bantuan
TNI Angkatan Udara Republik
Indonesia untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut
pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI Angkatan Laut.

Misi itu sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di
markas besar TNI Angkatan Udara yang mengetahui tentang misi ini.
Walaupun misi ini sebenarnya tidaklah rumit, TNI Angkatan Udara
hanya bertugas untuk mengangkut pasukan dengan pesawat Hercules,
hal lainnya tidak menjadi tanggung jawab TNI AU.

Kepolisian Republik
Indonesia juga menyiapkan pasukan Brigade Mobil yang tersusun dalam beberapa
resimen tim pertempuran (RTP). Beberapa RTP Brimob ini digelar di
kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu
ke Papua Barat. Sementara itu Resimen Pelopor (unit parakomando
Brimob) yang dipimpin Inspektur Tingkat I Anton Soedjarwo disiagakan di Pulau
Gorom. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Papua Barat
melalui laut dengan mendarat di Fakfak.
Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Papua Barat melakukan
sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda.

Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letfuan.
Pesawat Hercules kembali ke pangkalan. Namun, pada tanggal 18 Januari 1962, pimpinan angkatan lain
melapor ke Soekarno bahwa karena tidak ada perlindungan dari TNI
Angkatan Udara, sebuah operasi menjadi gagal.

3. 2. Pertempuran laut Aru


Artikel utama: Pertempuran Laut Aru



Komodor Yos Sudarso yang tenggelam di Laut Aru pada saat terjadinya Pertempuran Laut Aru.

Komodor Yos Sudarso yang tenggelam di Laut Aru pada saat
terjadinya Pertempuran Laut Aru.

Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika
3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul
yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan
KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo,
Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi
04-49° S dan 135-02° T. Menjelang pukul 21.00, Kolonel Mursyid
melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu,
terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak
bergerak, dimana berarti kapal itu sedang berhenti. 3 KRI
melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang
sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan
peluru yang tergantung pada parasut.

Kapal Belanda menembakan tembakan peringatan yang jatuh di dekat
KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan
balasan, namun tidak mengenai sasaran. Akhirnya, Yos Sudarso
memerintahkan untuk mundur, namun kendali KRI Macan Tutul macet,
sehingga kapal itu terus membelok ke kanan. Kapal Belanda
mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga
kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso
gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya
yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran".

3. 3. Operasi penerjunan penerbang Indonesia

Pasukan Indonesia dibawah pimpinan Mayjen Soeharto melakukan
operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus
radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Papua Barat.
Penerjunan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, namun,
operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi
ini dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu pada awalnya
dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota
yang kapasitas 18 penerjun, namun karena keterbatasan kemampuannya,
penerjunan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.

Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari
Bandar Udara Pattimura,
Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules
menuju daerah sekitar Kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan.
Saat persiapan keberangkatan, komandan pasukan menyampaikan bahwa
mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh, selain itu juga
disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenal teman, dan lokasi
titik kumpul, lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan
anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pada pukul 03.30
WIT, pesawat Hercules yang
dikemudikan Mayor Udara T.Z. Abidin terbang menuju daerah
Teminabuan.

Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, proses pendaratan 81
penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan
daerah Teminabuan. Keempat mesin Allison T56A-15 C-130B Hercules
terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai
oleh pesawat Neptune milik Belanda.

TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan
operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia.
Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam
operasi tersebut.
4. Akhir dari konflik

Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam
konfik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan
Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada
tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung
kemerdekaan Papua juga mengubah pendiriannya dan mendukung penggabungan
dengan Indonesia atas desakan AS.

4. 1. Persetujuan New York

Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda
dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu,
Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan
Herman van
Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah:

* Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua Barat kepada United
Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal
PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada
Indonesia.

* Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.

* Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh
perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing
pemerintah.

* UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan.
Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa
peralihan.

* Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi
penduduk Papua Barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui

1. musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua Barat

2. penetapan tanggal penentuan pendapat

3. perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak
penduduk Papua untuk

o tetap bergabung dengan Indonesia; atau

o memisahkan diri dari Indonesia



4. hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut
serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan
standard internasional



* Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.


Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua Barat
kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru dan pada
5 September 1963, Papua Barat dinyatakan sebagai "daerah
karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan
melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini
ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi
Papua Merdeka atau OPM pada 1965. Untuk meredam gerakan ini,
dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan
pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut
Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam
kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan
berbagai tindakan kekerasan.

4. 2. Penentuan Pendapat Rakyat

Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat
(PEPERA) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM
Moses Werror, beberapa minggu sebelum PEPERA angkatan bersenjata
Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk
mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan
dengan Indonesia.

PEPERA ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan
Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi. Hasil PEPERA
adalah Papua
bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh
Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya.
Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia
bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan
Papua Barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.

4. 3. Setelah penggabungan
Setelah Papua Barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian
Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:


1. Papua Barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17
Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda

2. Belanda berjanji menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia dalam
Konferensi Meja Bundar

3. penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah tindakan
merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda

4. penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah kehendak
rakyat Papua.


Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah
nasional.

Setelah Jendral Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport
Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang diberi ijin tambang
dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang
ini telah beroperasi sejak tahun 1972), dan kontrak ini diperpanjang
pada tahun 1991 sampai tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg
pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia.
Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes
berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan
berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa
pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini dua tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan.

Pada tahun 1980-an, Indonesia memulai gerakan transmigrasi, di mana
puluhan ribu orang dari pulau Jawa dan Sumatera dipindahkan ke provinsi
Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai
usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara
memasukkan pengaruh pemerintah pusat. Pada tahun 2000, presiden
Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus kepada provinsi Papua untuk
meredam usaha separatis. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi
provinsi
Papua dan Irian Jaya Barat melalui instruksi Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001.

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Papua_Barat